PT. MPG Dinilai Acuhkan Peraturan Gubernur dan Bupati tentang Jam Oprasional Jalan

  • Whatsapp
PT. MPG Dinilai Acuhkan Peraturan Gubernur dan Bupati tentang Jam Oprasional Jalan
  • Save
PT. MPG Dinilai Acuhkan Peraturan Gubernur dan Bupati tentang Jam Oprasional Jalan

Muara Teweh | Ujungjalan.com – Dinilai telah acuhkan surat Edaran dari Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 551.2/02-AC/2013, tanggal 14 Januari 2014 tentang batasan muatan angkutan dan jam operasional penggunaan ruas jalan Provinsi dan jalan Nasional di Muara Teweh, PT Multi Persada Gatra Mengah (MPG) seharusnya ditindak tegas.

Dengan adanya surat dari Gubernur Kalimantan Tengah, selanjutnya ditindak lanjuti dengan surat edaran Bupati Nomor 551.1/370/Dishubkominfo/III/2013, tanggal 20 Oktober 2013 tentang hal diatas yang disampaikan kepada perusahaan yang berada di Kabupaten Barut.

Bacaan Lainnya

Baca Juga : 1000 Masker Diserahkan Ke Pos Seimawang II Oleh Dansatgas Yonif 144/JY

Anehnya PT.MPG tidak pernah mentaati aturan tersebut seolah olah kebal hukum. Misalnya pada hari Minggu (13/6/2021) pantauan wartawan dilokasi pelabuhan bongkar muat, PT.MPG melakukan bongkar muat CPO dari dua Truk tanki ke kapal tongkang. Truk tangki bermuatan CPO itu diangkut dari pabrik Km 32 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu ke pelabuhan di jalan lingkar kota Muara Teweh pada pukul 11.30 WIB siang.

Padahal di dalam peraturan daerah provinsi kalimantan tengah Nomor 7 tahun 2012, tentang Pengaturan lalulintas di ruas jalan umum Dan jalan khusus untuk angkutan Hasil produksi pertambangan dan perkebunan ada terdapat sanksi administrasi dan pidana untuk perusahaan yang melanggar aturan tersebut.

Baca Juga : Pangdam I/BB Hadiri Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nias

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara H. Fery Kusmiadi, SE melalui Kepala Bidang Perhubungan Darat H. Bikan, SE mengatakan, Ijin angkutan PT.MPG memang kami pernah memberi rekom dan yang kelurkan ijin Dinas PTSP.“ Itu berkenaan dengan unit angkutan. Tapi kalo ijin operasi megunakan jalan pada siang hari karena itu jalan Provinsi / Nasional, maka yang punya kewenangan memberi ijin adalah Balai Badan Jalan Provinsi Kalteng,” ujarnya Minggu (13/6/2021).

Terpisah, Anggota DPRD Barito Utara H.Tajeri mengatakan Penyidik PPNS bukan tugasnya, ini seharusnya Dishub berkoordinasi dengan Pihak Lalu Lintas Jalan. “ Karena alasan Perusahaan sudah dapat ijin dari Dinas PUPR dalam hal ini Balai Jalan Nasional di Palangka Raya yaitu bidang Bina Marga. Esok habis Rapat Paripurna kita kumpul diruang komisi III,”jelasnya.

Baca Juga : Danrem 061/Sk Terima Silaturahmi Ketua Dewan Pemuda Adat Papua

Saat di konfirmasi Humas PT MPG Denok tentang jam oprasional angkutan mobil tanki CPO melalui pesan WhastApp nomor 0853496xxxxx tidak memberikan jawaban walau status pesan telah dibaca oleh yang bersangkutan. ( ASPIO)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar