Kepala ATR/BPN Barito Utara Joseph Wibisono : SKT di Lahan Produksi Jelas Tidak Bisa

  • Whatsapp
Kepala ATR/BPN Barito Utara Joseph Wibisono : SKT di Lahan Produksi Jelas Tidak Bisa
  • Save
Kepala ATR/BPN Barito Utara Joseph Wibisono : SKT di Lahan Produksi Jelas Tidak Bisa

Muara Teweh | Ujungjalan.com – Pemerintah merilis kebijakan baru terkait pembatasan kepemilikan lahan pertanian bagi perseorangan dan badan hukum. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 18/2016 tentang Pengendalian Penguasaan Lahan Pertanian.


Lewat aturan yang diteken Menteri ATR pada 7 April 2016 pemerintah membatasi kepemilikan tanah pertanian untuk perseorangan maksimal 20 hektare (ha) untuk wilayah yang tidak padat, 12 ha di wilayah yang kurang padat, seluas 9 ha di wilayah cukup padat, serta maksimal 6 ha di wilayah padat.

Bacaan Lainnya

Baca Juga : Coba Bunuh Wartawan di Binjai, Polisi Sigap Tangkap 4 OTK Pelaku Pencobaan Pembunuhan


Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Barito Utara, Drs. Joseph Wibisono,M.M mengatakan, kebijakan ini mulai berlaku pada April 2016. Menurut Joseph, pembatasan luas penguasaan dan kepemilikan lahan perlu dilakukan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, beleid ini bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan nasional.


“ Kalau ada warga yang mempunyai lahan dengan luasan puluhan ribu hektare tentunya kami tidak akan memproses untuk sertifikat apa lagi lahan itu masuk dihutan produksi,” ujar Joseph saat di temui wartawan di ruang kerjanya, Senin (28/6/2021)

Makanya beber Yoseph, saya juga bingung umpamanya ada kepala desa mengetahui dan membubuhkan tanda tangan di Surat Pernyataan Tanah (SKT) dari warga yang mengaku mempunyai lahan puluhan ribu hektare dan di wilayah hutan produksi, harusnya ini tidak terjadi.

Baca Juga : PT. Victor Dua Tiga Mega Belum Tepati Janji bayar hutang minyak mu


“Ya sebenarnya kalau mengeluarkan SKT di lahan produksi jelas tidak bisa, kalau pun ada warga yang mengakui dan membuat SKT bahwa mempunyai tanah sekian hektare, terus di ketahui oleh pihak RT dan Kepala Desa, ya itu terserah dia, nanti pas di daftarkan ke kantor Pertanahan kan jelas akan kami liat stutus tanah dan luasan tanah tersebut,” jelasnya.


Ditanya masalah hutan adat, Yoseph Wibisono menegaskan untuk sekarang ini sepengetahuannya untuk hutan adat di Kalimantan Tengah masih belum ada.ujarnya ke awak media ini.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *